Kesuksesan perubahan akuntansi pemerintahan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu perlu diidentifikasi tantangan yang mungkin menghambat implementasi akuntansi pemerintahan dan membangun strategi untuk implementasi.
Beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan adalah:
a. Komitmen dari pimpinan
Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu
perubahan. Diundangkannya tiga paket keuangan negara serta undang undang
pemerintahan daerah menunjukkan keinginan yang kuat dari pihak eksekutif dan pihak legislatif untuk memperbaiki sistem keuangan negara yang di dalamnya juga termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan.
a. Komitmen dari pimpinan
Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu
perubahan. Diundangkannya tiga paket keuangan negara serta undang undang
pemerintahan daerah menunjukkan keinginan yang kuat dari pihak eksekutif dan pihak legislatif untuk memperbaiki sistem keuangan negara yang di dalamnya juga termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan.
Yang menjadi ujian sekarang adalah bagaimana penerapan dari perubahan akuntantansi pemerintahan dalam pencatatan dan pelaporan oleh Departemen/Lembaga di pemerintah pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk
pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu kepada pedoman yang disusun oleh Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu kepada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah disusun dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan, nampaknya penerapan akuntansi pemerintahan akan memperoleh dukungan yang kuat dari para pimpinan Departemen/Lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah.
pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu kepada pedoman yang disusun oleh Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu kepada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah disusun dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan, nampaknya penerapan akuntansi pemerintahan akan memperoleh dukungan yang kuat dari para pimpinan Departemen/Lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah.
b. Tersedianya SDM yang kompeten
Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Presiden kepada DPR dan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan.
Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Presiden kepada DPR dan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan.
Pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, apalagi untuk masa awal penerapan akuntansi pemerintahan. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.
c. Resistensi terhadap perubahan
Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
d. Lingkungan/masyarakat
Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan dari penerapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif dari masyarakat akan mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan.
Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
d. Lingkungan/masyarakat
Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan dari penerapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif dari masyarakat akan mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan.
Untuk mendukung keberhasilan penerapan atas akuntansi pemerintahan maka diperlukan strategi sebagai berikut:
a. Mempertahankan momentum perubahan
Perubahan akuntansi pemerintahan yang mulai digagas dalam satu dasa warsa terakhir telah memperoleh momentum dengan diundangkannya tiga paket UU di bidang keuangan negara dan di bidang pemerintahan daerah. Momentum ini perlu dipertahankan dengan secara tepat waktu menyiapkan standar akuntansi pemerintahan yang dibutuhkan dan sekaligus memberikan pelayanan terutama bagi instansi pemerintah yang baru menerapkan akuntansi pemerintahan saat ini.
Perubahan akuntansi pemerintahan yang mulai digagas dalam satu dasa warsa terakhir telah memperoleh momentum dengan diundangkannya tiga paket UU di bidang keuangan negara dan di bidang pemerintahan daerah. Momentum ini perlu dipertahankan dengan secara tepat waktu menyiapkan standar akuntansi pemerintahan yang dibutuhkan dan sekaligus memberikan pelayanan terutama bagi instansi pemerintah yang baru menerapkan akuntansi pemerintahan saat ini.
Untuk itu perlu didorong kerja sama antar lembaga baik pemerintah maupun swasta untuk memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah yang memerlukan bantuan dalam menerapkan akuntansi pemerintahan. Selain itu, perlu dibangun komunikasi yang efektif antara para pemakai laporan keuangan dengan KSAP sehingga dapat diperoleh umpan balik secara interaktif untuk memperbaiki proses pengembangan akuntansi pemerintahan yang ada. Untuk itu, sarana seperti web site, help desk, dan kegiatan sosialisasi harus secara berkesinambungan dilaksanakan.
b. Melakukan riset untuk mengidentifikasi kebutuhan pemakai
Seperti disebutkan dimuka bahwa pengembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia menggunakan referensi internasional dengan memperhatikan praktik
yang lazim berlaku di Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan dan digalakkan riset dalam akuntansi sektor publik baik oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah, maupun lembaga yang kompeten lainnya. Hal senada untuk skala internasional dilontarkan oleh Banker et al. (1992)
Seperti disebutkan dimuka bahwa pengembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia menggunakan referensi internasional dengan memperhatikan praktik
yang lazim berlaku di Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan dan digalakkan riset dalam akuntansi sektor publik baik oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah, maupun lembaga yang kompeten lainnya. Hal senada untuk skala internasional dilontarkan oleh Banker et al. (1992)
c. Mempermudah penerapan akuntansi pemerintahan
Penerapan akuntansi pemerintahan dengan basis akuntansi menuju akrual merupakan suatu yang baru dan pasti mengundang banyak pertanyaan yang sifatnya teknis dan detil yang tidak diatur dalam standar. Di samping itu, bisa saja ada butir butir standar yang memerlukan interpretasi lebih lanjut. Untuk itu, Komite Standar perlu mengidentifikasikan kebutuhan teknis dalam penerapan akuntansi pemerintahan dan selanjutnya menuangkannya dalam Buletin Teknis maupun IPSAP
Penerapan akuntansi pemerintahan dengan basis akuntansi menuju akrual merupakan suatu yang baru dan pasti mengundang banyak pertanyaan yang sifatnya teknis dan detil yang tidak diatur dalam standar. Di samping itu, bisa saja ada butir butir standar yang memerlukan interpretasi lebih lanjut. Untuk itu, Komite Standar perlu mengidentifikasikan kebutuhan teknis dalam penerapan akuntansi pemerintahan dan selanjutnya menuangkannya dalam Buletin Teknis maupun IPSAP
d. Mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga diklat
SDM yang handal merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan. Untuk itu, perguruan tinggi perlu didorong untuk menyiapkan kurikulum dan silabus yang sesuai dengan perkembangan di bidang akuntansi pemerintahan. Selain itu, dilakukan sosialisasi untuk menarik minat mahasiswa dalam mengambil mata kuliah atau mengambil spesialisasi akuntansi pemerintahan.
Dalam penyiapan SDM, peran lembaga diklat juga sangat diperlukan untuk membangun atau meningkatkan kompetentensi dari aparatur pemerintahan yang bertugas di dalam menyiapkan, menyusun, dan mengaudit laporan keuangan pemerintah
SDM yang handal merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan. Untuk itu, perguruan tinggi perlu didorong untuk menyiapkan kurikulum dan silabus yang sesuai dengan perkembangan di bidang akuntansi pemerintahan. Selain itu, dilakukan sosialisasi untuk menarik minat mahasiswa dalam mengambil mata kuliah atau mengambil spesialisasi akuntansi pemerintahan.
Dalam penyiapan SDM, peran lembaga diklat juga sangat diperlukan untuk membangun atau meningkatkan kompetentensi dari aparatur pemerintahan yang bertugas di dalam menyiapkan, menyusun, dan mengaudit laporan keuangan pemerintah
e. Meningkatkan keterlibatan profesi akuntansi
Profesi akuntansi sebagai induk dari pengembangan akuntansi pemerintahan perlu meningkatkan peran sertanya untuk mengembangkan dan mensosialisasikan penerapan akuntansi pemerintahan. Pembentukan Kompartemen Akuntan Sektor Publik merupakan suatu langkah awal yang bagus untuk mendorong keterlibatan IAI dalam pengembangan akuntansi pemerintahan.
Profesi akuntansi sebagai induk dari pengembangan akuntansi pemerintahan perlu meningkatkan peran sertanya untuk mengembangkan dan mensosialisasikan penerapan akuntansi pemerintahan. Pembentukan Kompartemen Akuntan Sektor Publik merupakan suatu langkah awal yang bagus untuk mendorong keterlibatan IAI dalam pengembangan akuntansi pemerintahan.
f. Mengembangkan akuntansi berbasis akrual penuh
Sesuai amanat UU No. 17 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa penerapan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual secara penuh akan diterapkan pada tahun anggaran 2008. Untuk itu, KSAP dan seluruh pihak yang terkait perlu mempersiapkan langkah-langkah ke arah tersebut.
Sesuai amanat UU No. 17 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa penerapan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual secara penuh akan diterapkan pada tahun anggaran 2008. Untuk itu, KSAP dan seluruh pihak yang terkait perlu mempersiapkan langkah-langkah ke arah tersebut.