Perbedaan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pemerintahan (Bagian 1)

Menurut Kerry Soetjipto (1994), kegiatan pemerintah dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu: 
1.  yang kegiatannya tidak bertujuan mencari laba melainkan meningkatkan pelayanan untuk masyarakat, 
2.  yang  kegiatannya  mirip  dengan  perusahaan,  walaupun  mencari  laba  bukan  tujuan  utamanya,  melainkan  untuk  mempertinggi  penyediaan  jasa  bagi masyarakat. Organisasi jenis ini memperoleh pendapatannya dari menjual jasa kepada masyarakat dan dikenal sebagai organisasi nirlaba.

Untuk golongan kedua ini, akuntansinya lebih mirip dengan akuntansi komersial, antara lain adanya basis akrual, terdapat Laporan Laba/Rugi (Income Statement) walaupun  bukan  tujuan  utamanya  mencari  keuntungan,  serta  berlakunya penandingan beban dengan pendapatan  (matching cost against revenue). Oleh karena itu, pembedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pemerintahan terutama adalah membandingkan antara kegiatan pemerintah golongan pertama dengan akuntansi komersial.   

Perbedaan  antara  akuntansi  komersial  dengan  akuntansi  pemerintahan pertama-tama yang bersifat umum atau universal, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan perbedaan  yang lebih  spesifik  untuk  kasus  akuntansi  pemerintahan  di Indonesia.

1. Perbedaan Tujuan
Perbedaan  ini  terjadi  karena  adanya  perbedaan  tujuan,  yaitu  untuk pemerintah mempunyai tujuan nirlaba, sedangkan bagi perusahaan bisnis jelas tujuannya adalah mencari laba.  Perbedaan ini  menimbulkan perbedaan data akuntansinya, yaitu: 

a.  Tidak  adanya  perhitungan  laba-rugi  pada  pemerintahan,  sedangkan  pada perusahaan bisnis, bottom line (angka laba atau rugi) sangat penting. Pada umumnya, di  pemerintahan  terdapat perhitungan  anggaran-realisasi  dan perhitungan pendapatan-belanja, yang akan menghasilkan angka surplus atau  defisit. 
b.  Tidak adanya masalah penilaian kembali  (revaluasi) atas aktiva atau aset pada pemerintahan; dimana pada akuntansi komersial dimungkinkan adanya penilaian kembali aktiva dengan syarat-syarat tertentu. 
c.  Masalah penyusutan atau depresiasi  (maupun deplesi dan amortisasi) atas aktiva  tetap  tidak  penting pada akuntansi pemerintahan; sedangkan pada akuntansi komersial terdapat hal tersebut. 
d.  Prinsip  penandingan  beban  dengan  pendapatan    (matching  cost  against revenue)  pada  akuntansi  pemerintahan  tidak  ada;  yang  ada  adalah penandingan anggaran-realisasi dari pendapatan-belanja.  

2. Masalah Pendapatan

Pada  pemerintahan,  pendapatan  diperoleh  secara berulangkali (reflektif) untuk membiayai belanja pada tahun anggaran tertentu, sedangkan untuk tahun berikutnya, pendapatan serupa dapat diperoleh lagi. Pendapatan di sini tidak bersifat  revolusing,  yang  maksudnya  tidak  dapat  diputar  lagi  untuk  belanja tahun-tahun  yang akan datang. Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  perusahaan dengan  motif  laba,  dimana  pendapatan  tahun  ini  dapat “disimpan”  untuk digunakan pada tahun-tahun mendatang.

Pendapatan pada pemerintahan sebagian besar diperoleh dari pendapatan pajak yang bersifat pemaksaan (compulsory) dimana atas penerimaan tersebut, pemerintah tidak  mempunyai kewajiban untuk memberikan imbal balik yang bersifat langsung kepada para wajib pajak. Sedangkan pada perusahaan bisnis, pendapatan diperoleh dari pihak-pihak yang secara sukarela memerlukan barang atau jasa, serta terdapat kewajiban yang langsung dari perusahaan kepada pihak pembeli barang atau jasa.

Pengertian  pendapatan  pada  akuntansi  pemerintahan  sebagian  sama pengertiannya dengan yang berlaku pada akuntansi keuangan, yaitu “sebagai akibat dari  kegiatan operasi”. Namun pada akuntansi pemerintahan termasuk juga penerimaan pinjaman jangka panjang dan penjualan aktiva tetap. Pada akuntansi  keuangan,  dua  hal  tersebut  tidak  dapat  digolongkan  sebagai pendapatan (income). 

3. Masalah Beban 
Pada akuntansi keuangan terdapat pengertian expense (beban), sedangkan pada akuntansi  pemerintahan  tidak  menggunakan  istilah  expense  melainkan expenditure (kurang  lebih  berarti  pengeluaran  anggaran  atau  belanja).
    

Pengertian expenditure di sini mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengertian  expense,  yaitu  selain  mempunyai  pengertian  yang  sama  dengan expense,  juga  termasuk  didalamnya  adalah  pembayaran  angsuran  atau pelunasan hutang jangka panjang dan pembelian aset tetap.

4. Masalah Penganggaran

Pada pemerintahan  terdapat  akuntansi  anggaran    (budgetory  accounting), anggaran tersebut termasuk dalam sistem akuntansi serta terdapat akun atau rekening (account) “anggaran” dalam bagan rekening (chart of account).

Sedangkan dalam akuntansi keuangan, walaupun terdapat anggaran, tetapi anggaran tersebut tidak termasuk dalam sistem akuntansi dan karenanya tidak terdapat rekening “anggaran” pada bagan atau klasifikasi rekening. Dalam hal ini, penandingan antara anggaran dengan realisasinya dilakukan di luar akuntansi (extra comptabel).


5. Masalah Tanda Pemilikan Individual  
Pada  perusahaan  bisnis,  terdapat  tanda  kepemilikan  individual  atas perusahaan  tersebut,  misalnya  adalah  saham.  Pemegang  tanda  kepemilikan tersebut  dapat  menjual,  menghibahkan, atau menukarkan tanda kepemilikan tersebut  dengan  pihak  lain.  Pemilik  tanda  tersebut  dalam  akuntansi  dicatat sebagai “modal saham” atau nama lainnya, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan stratejik perusahaan.

Pada akuntansi pemerintahan, tanda kepemilikan individual seperti itu tidak ada, sehingga tidak ada pencatatan  “modal saham”. Pada hakekatnya, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan stratejik adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yang dalam praktiknya diwakili oleh lembaga legislatif.

Selain perbedaan-perbedaan yang berlaku umum atau universal sebagaimana telah  dijelaskan  di  atas,  khusus  untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia jika dibandingkan dengan akuntansi keuangan terdapat perbedaan tambahan, yaitu: (Bersambung ke Bagian 2)

Tag yang terkait akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan 2011, sistem akuntansi pemerintahan daerah, pengertian akuntansi pemerintahan, akuntansi pemerintahan daerah, judul skripsi akuntansi pemerintahan, buku akuntansi pemerintahan, jurnal akuntansi pemerintah, akuntansi sektor publik, perusahaan akuntansi, akuntansi perusahaan manufaktur download, akuntansi perusahaan minyak download, perusahaan jasa, siklus akuntansi, dalam perusahaan, perusahaan dagang, akuntansi jasa, sistem akuntansi.