PERUBAHAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Basis Akuntansi Perubahan yang signifikan dari akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual). Hal ini mengacu kepada praktik akuntansi pemerintahan di berbagai negara yang sudah mengarah kepada akuntansi berbasis akrual.
Perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari bangunan yang ingin dibentuk dalam reformasi di bidang keuangan negara seperti yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003.
Secara sederhana, akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban. Sebaliknya, akuntansi berbasis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban.
Sedangkan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash basis toward accrual) yang akan dikembangkan di Indonesia saat ini adalah menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
Akuntansi berbasis kas mempunyai kelebihan yaitu sederhana penerapannya dan mudah dipahami. Namun akuntansi akuntansi berbasis kas mempunyai berbagai kekurangan antara lain, kurang informatif karena hanya berisikan informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas, dan tidak memberikan informasi tentang aset dan kewajiban.
Dampak minimnya informasi tentang aset sudah dirasakan dengan tidak dipertanggungjawabkannya secara baik aset tetap milik pemerintah. Demikian pula minimnya informasi tentang utang pemerintah mempersulit manajemen utang pemerintah termasuk pembayaran cicilan dan bunga. Di samping itu, akuntansi berbasis kas juga tidak memisahkan secara tegas antara kas yang diperuntukkan untuk belanja operasional dan belanja modal sehingga bisa terjadi pinjaman jangka panjang diperuntukkan untuk belanja operasional.
Kekurangan dari akuntansi berbasis kas tadi ditutupi oleh akuntansi berbasis akrual yang lebih informatif dan mendukung manajemen keuangan. Kajian dari Deloitte menyebutkan bahwa akuntansi berbasis akrual secara signifikan memberikan kontribusi untuk:
- meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan,
- meningkatkan alokasi sumber daya dengan menginformasikan besarnya biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dan transparansi dari keberhasilan suatu program.
Informasi keuangan yang disusun dengan basis akrual akan mempermudah para pemakai untuk (Deloitte, 2004):
- membandingkan secara berimbang antara alternatif dari pemakaian sumber daya,
- menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dari entitas pemerintah,
-melakukan evaluasi atas kemampuan pemerintah untuk mendanai kegiatannya serta kemampuan untuk pemerintah untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya,
- melakukan evaluasi atas biaya, efisiensi, dan pencapaian kinerja pemerintah, dan
- memahami keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya.
Namun, akuntansi berbasis akrual mempunyai berbagai kendala antara lain adalah adanya pilihan atas berbagai penilaian, pengakuan, dan pelaporan atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Berbagai pilihan ini akan dapat mengundang tekanan dari berbagai pihak, baik penyusun maupun para pengguna dari laporan keuangan untuk mendapatkan informasi keuangan sesuai dengan keinginan masing-masing. Kendala lain dari akuntansi berbasis akrual adalah kompleksitas dari sistem pencatatan yang memerlukan dukungan komitmen dari pimpinan dan ketersediaan SDM dan sarana teknologi informasi untuk penerapannya.
Perubahan basis akuntansi pemerintahan di Indonesia dari basis kas menuju basis akrual dilakukan secara bertahap. Pada saat ini, akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi basis kas dengan modifikasi, atau disebut juga akuntasi basis kas menuju akrual (cash basis toward accrual). Diharapkan penerapan akuntansi berbasis kas secara penuh akan dilakukan untuk tahun anggaran 2008. Hal ini sejalan dengan amanat dalam UU No. 17 tahun 2003 pasal 36 (1) yang memberikan masa transisi selama lima tahun untuk penerapan pengakuan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual.
Secara internasional perubahan dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual juga umumnya dilakukan secara bertahap. Deloitte, dalam kajiannya menyebutkan: Many countries have chosen phased implementation of new public management. This can be done in different ways:
- First implement an output-focused budget and then accrual accounting and
budgeting.
- Start with implementing accrual accounting and introduce accrual budgeting
at a later stage.
- Use a number of pilots before starting an integral roll-out.
- Make the shift from cash accounting to accrual accounting in an number of
steps.
Perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari bangunan yang ingin dibentuk dalam reformasi di bidang keuangan negara seperti yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003.
Secara sederhana, akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban. Sebaliknya, akuntansi berbasis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban.
Sedangkan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash basis toward accrual) yang akan dikembangkan di Indonesia saat ini adalah menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
Akuntansi berbasis kas mempunyai kelebihan yaitu sederhana penerapannya dan mudah dipahami. Namun akuntansi akuntansi berbasis kas mempunyai berbagai kekurangan antara lain, kurang informatif karena hanya berisikan informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas, dan tidak memberikan informasi tentang aset dan kewajiban.
Dampak minimnya informasi tentang aset sudah dirasakan dengan tidak dipertanggungjawabkannya secara baik aset tetap milik pemerintah. Demikian pula minimnya informasi tentang utang pemerintah mempersulit manajemen utang pemerintah termasuk pembayaran cicilan dan bunga. Di samping itu, akuntansi berbasis kas juga tidak memisahkan secara tegas antara kas yang diperuntukkan untuk belanja operasional dan belanja modal sehingga bisa terjadi pinjaman jangka panjang diperuntukkan untuk belanja operasional.
Kekurangan dari akuntansi berbasis kas tadi ditutupi oleh akuntansi berbasis akrual yang lebih informatif dan mendukung manajemen keuangan. Kajian dari Deloitte menyebutkan bahwa akuntansi berbasis akrual secara signifikan memberikan kontribusi untuk:
- meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan,
- meningkatkan alokasi sumber daya dengan menginformasikan besarnya biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dan transparansi dari keberhasilan suatu program.
Informasi keuangan yang disusun dengan basis akrual akan mempermudah para pemakai untuk (Deloitte, 2004):
- membandingkan secara berimbang antara alternatif dari pemakaian sumber daya,
- menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dari entitas pemerintah,
-melakukan evaluasi atas kemampuan pemerintah untuk mendanai kegiatannya serta kemampuan untuk pemerintah untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya,
- melakukan evaluasi atas biaya, efisiensi, dan pencapaian kinerja pemerintah, dan
- memahami keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya.
Namun, akuntansi berbasis akrual mempunyai berbagai kendala antara lain adalah adanya pilihan atas berbagai penilaian, pengakuan, dan pelaporan atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Berbagai pilihan ini akan dapat mengundang tekanan dari berbagai pihak, baik penyusun maupun para pengguna dari laporan keuangan untuk mendapatkan informasi keuangan sesuai dengan keinginan masing-masing. Kendala lain dari akuntansi berbasis akrual adalah kompleksitas dari sistem pencatatan yang memerlukan dukungan komitmen dari pimpinan dan ketersediaan SDM dan sarana teknologi informasi untuk penerapannya.
Perubahan basis akuntansi pemerintahan di Indonesia dari basis kas menuju basis akrual dilakukan secara bertahap. Pada saat ini, akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi basis kas dengan modifikasi, atau disebut juga akuntasi basis kas menuju akrual (cash basis toward accrual). Diharapkan penerapan akuntansi berbasis kas secara penuh akan dilakukan untuk tahun anggaran 2008. Hal ini sejalan dengan amanat dalam UU No. 17 tahun 2003 pasal 36 (1) yang memberikan masa transisi selama lima tahun untuk penerapan pengakuan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual.
Secara internasional perubahan dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual juga umumnya dilakukan secara bertahap. Deloitte, dalam kajiannya menyebutkan: Many countries have chosen phased implementation of new public management. This can be done in different ways:
- First implement an output-focused budget and then accrual accounting and
budgeting.
- Start with implementing accrual accounting and introduce accrual budgeting
at a later stage.
- Use a number of pilots before starting an integral roll-out.
- Make the shift from cash accounting to accrual accounting in an number of
steps.